fungsi penyelenggaraan pemerintahan. penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang. fungsi penyelenggaraan pemerintahan

Artikel ini membahas tentang sistem pemerintahan Indonesia dari pendekatan teori dan praktik. Fungsi Primer . Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang. 4. 5. com - Lembaga Negara Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau peraturan yang lebih rendah. Dalam buku Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara (2012) Ronto,. Sikap mental dan tingkah laku yang dimaksud adalah bangsa Indonesia mempunyai ciri khas yang membedakannya dengan bangsa lain. Tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good local governance) salah satunya fokus pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik 129 . 3. PENJELASAN UMUM : 1. et al. Badan Permusyawaratan Desa [2] atau yang disebut. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara berarti Undang-undang Dasar dan semua turunan peraturan mengikuti Pancasila dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Tugas dan fungsi pemerintah desa bidang ketatausahaan. daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. H. Hadjon, yakni fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan. Ilmu Pemerintahan Kode Mata Kuliah : 023301 Semester/ TA. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan. 4. Menurut Undang-Undang No. Dia menegaskan birokrasi berperan penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena mereka sudah ada sejak negara ini terbentuk, sehingga mereka sudah terlibat lama dalam manajemen pemerintahan. Apabila dilihat dalam bidang politik atau pemerintahan, birokrasi diartikan sebagai perwujudan aparat pemerintahan negara dalam melakukan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan lewat serangkaian tahapan yang telah ditentukan. Menurut KBBI, pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam. Dengan demikian penyelenggara pemerintah daerah terdiri dari pemerintahan daerah dan DPRD. . Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. publik atau penyelenggaraan fungsi pemerintahan dengan menggunakan cara berpikir kritis dan kreatif 24 Modul Adaptif Adapun dimensi-dimensi kreativitas dikenal melingkupi antara lain: 1. Pemerintah Desa adalah Kepala desa yang dalam melaksanakan tugas danPeran Pengelola Pengaduan di Instansi Layanan Publik. Sebab rentang kewenangan yang begitu besar menyebabkan konsentrasi pekerjaan penyelenggaraan pemerintahan menjadi terakumulasi pada institusi pemerintah pusat. beberapa fungsi hukum. Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih dan Efektif Salah satu cita-cita reformasi adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih (Good Governance). 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, fungsi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah sebagai berikut: Fungsi Otorisasi, artinya anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Ketertiban dalam penyelenggaraan. Pemerintah daerah harus mampu mengelola daerahnya sendiri dengan baik dengan penuh tanggung jawab dan jauh dari praktik-praktik korupsi. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah . 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Badan Penelitian dan Pengembangan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 11, Bab V, dan lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang. Contoh dalam hubungan ini adalah perencanaan pembangunan nasional yang sudah dibentuk, maka Pemerintah Daerah merupakan penyelenggara perencanaan tersebut sesuai kemampuan masing-masing. Hal-hal mengenai pelaksanaan tugas, fungsi, serta wewenang presiden dan wakil presiden diatur dalam UUD 1945. Fungsi ANRI. pdf (203. Tugas dan Fungsi Pemerintah 31 3. Badan Permusyawaratan Desa. dalam pemerintahan, pemisahan kekuasaan negara, serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). pembagian tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang demokratis. Prajudi Atmosudirdjo, administrasi negara diartikan sebagai bantuan penyelenggaraan dari pemerintah. Sebagaimana telah disebutkan, di negara-negara dewasa ini, terutama yang menganut model negara kesejahteraan, pemberdayaan pemerintahan secara luas merupakan konsekuensi logis, termasuk memberikan hak kekuasaan kepada pemerintah, menciptakan berbagai perangkat hukum sebagai sarana penyelenggaraan pemerintahan yang baik. ASAS UMUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN IV. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta. Konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik berkaitan langsung dengan sikap tindak pemerintah serta pertanggunjawaban terhadap tindakan mereka dalam menjalankan pemerintahan. Karena sudah sangat jelas. Kecenderungan untuk melaksanakan dua fungsi sekaligus, fungsi pengaturan dan fungsi penyelenggaraan, masih sangat kental dilakukan oleh pemerintah, yang juga. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut. Berdasarkan UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 kepala desa adalah pemerintahan desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka serta berdaulat. 3 Aspek - Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan . Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif; b. , PERAN DAN FUNGSI HUKUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK GOVERNMENT. hukumnya sendiri yang kemudian berimplikasi pada adanya perbedaan fungsi Gubernur dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia. com – Asas-asas umum pemerintahan yang baik memiliki peran yang penting dalam jalannya fungsi-fungsi kelembagaan negara. Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan good governance maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Badan Permusyawaratan Desa “BPD” merupakan lembaga perwujudan. 69 (administrasi negara) sebagai urusan rumah tangga daerah. 28 Tahun 1999 44 3. Pemerintahan Elektronik (e-Government) Mulai tahun 2003, Pemerintah Indonesia mulai melakukan pembenahan birokrasi, diantaranya yaitu dengan menerapkan e-Government. Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan. Penyelenggaraan pemerintahan meliputi semua aktivitas yang dilakukan oleh badan dan / atau pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif, lingkup lembaga legislatif, lingkup lembaga yudikatif serta yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebut dalam UUD 1945 dan/ atau. Politik adalah - Fungsi, Tujuan, Peranan, Perilaku dan Perkembangan : Politik. 2. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, ada banyak pertimbangan. Diskresi. Hukum Administrasi Negara adalah peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya sekaligus melindungi warga negara terhadap sikap dari tindak. H. Supaya dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan, tidak terjadi penumpukan kekuasaan pada salah satu pihak saja. (0296) 421005,. Fluency (kefasihan/kelancaran), yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide atau gagasan baru karena kapasitas/wawasan yang. Pasal 3Pada fungsi ini, Pancasila diwujudkan dalam sikap mental, tingkah laku serta perbuatan. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia; 2. salah, asas ini menghendaki agar. , Hlm. Urusan ini kemudian dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu urusan pemerintahan absolut,. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan. bahwa. Menimbang : a. Fungsi Alokasi , artinya anggaran daerah harus diarahkan untuk mengurangi penganggaran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dikenal istilah penyelenggara negara; yakni Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat. ABSTRAK: bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang; bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui. Pancasila Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. komponen, yaitu hukum untuk penyelenggaraan pemerintahan (het recht voor het bestuur), hukum oleh/dari pemerintah (het recht van het bestuur) dan hukum melawan pemerintah (het recht tegen. Hadjon, HAN memiliki tiga fungsi yaitu fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan. penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan 3) menerapkan strategi yang tepat dalam transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas perekonomian. -. Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akhirnya resmi beroperasi pada 2 Oktober 2023 setelah sempat beberapa kali ditunda. TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DESA. mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan oleh satuan-satuan. , M. Tugas, Fungsi dan wewenang yang telah di atur dalam regulasi,yang tertuang dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa,. Berikut adalah fungsi penyelenggaraan pemerintah. 3. 1. Kedua ; sebagai kepala wilayah yang memimpin. 2. com - Perangkat daerah disusun berdasarkan adanya urusan pemerintahan yang harus ditangani. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran Daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fatoni menyayangkan jika BMD tidak dikelola sebagaimana semestinya. Kementerian yang. Kerja Pemerintah Desa[7] juga menyebutkan dalam setiap pasalnya tentang tugas dan fungsi dari Aparatur Desa terkait Penatausahaan Keuangan yaitu: 1. Hak pemerintah daerah tersebut menurut UU No. Ia menegaskan, aset atau BMD merupakan sumber daya ekonomi milik daerah yang memiliki peran dan fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dalam peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. 4 Pendelegasian urusan pemerintahan secara desentralisasi pada dasarnya melibatkan adanya transfer terhadap kewenangan politik, administrasi,. Materi ini berdasarkan pada buku Kurikulum Merdeka PPKn kelas X SMA. Pancasila Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Belum optimalnya fungsi pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten/Kota, dan 9). 20 43/09 Tegal Gondo – Karangploso – Malang 0816558502 E-mail: syafrie@umm. Bidang-bidang tersebut meliputi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia berpijak pada Pasal 18 Ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyebutkan bahwa. Pengertian Diskresi. Fungsi Pemerintahan Umum adalah fungsi pemerintahan umum yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang presiden dan wakil presiden, namun pelaksanaannya di. Gelombang kedua gerkana desentralisasi, utamanya di negara-negara sedang berkembang adalah pada akhir tahun 1970-an. Jl. Menurut World Bank (Bank Dunia), good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik. Jadi selain melaksanakan pembangunan, pemerintah juga memberikan pelayanan publik. Untuk jelaskan fungsi utama pemerintah Indonesia, perlu diketahui bahwa dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, penyelenggara pemerintahan pusat adalah. menilai sejauh mana daerah otonom melaksanakan ketentuan penyelenggaraan pemerintahan sesuai fungsi dan kewenangannya yang telah diatur dalam undang-undang5. B. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan. 5 Tahun 1974, pengertian desentralisasi adalah suatu penyerahan urusan pemerintahan dari pusat kepada daerah. APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 44, Cepu - 58312 Telp. Fungsi-fungsi Manajerial (Managerial Functions) Umumnya fungsi-fungsi manajerial dalam organisasi dapat dibedakan menjadi beberapa fungsi dasar sebagai berikut. 3) Peraturan itu memberikan petunjuk secara umum. ASAS – ASAS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (PEMERINTAH DAERAH) PowerPoint Presentation VI. Unsur manajemen menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi sektor swasta maupun dalam1. AP ikew@ub. Meski istilah tersebut tidak asing bagi kita, ternyata banyak yang belum memahami tentang arti dari otonomi itu sendiri, meski kita semua berada. ASAS – ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (PEMERINTAH PUSAT) PowerPoint Presentation V. Pasal 8 Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut: a) menyusun kebijakan fiskal dan. ADETYA BAGUS WIRAWAN - 080710101055_1. salah satu cara untuk mengurangi korupsi dan membangun pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Sistem ini berfungsi untuk menjaga kestabilan_pemerintahan, politik, pertahanan, ekonomi, dll. Ike Wanusmawatie, S,Sos. Berikut nilai-nilai penyelenggaraannya: Pengakuan adanya causa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan Yang Maha Esa. 10. Sementara itu, menurut instruksi Mendagri Nomor 21 Tahun 1992, pada pasal (2) ditegaskan bahwa “desa mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dalam. dari pemerintah daerah, begitulah sistem otonomi di Negara Kesatuan, sehingga akan sulit dikatakan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bisa berjalan secara efektif. C. perumusan kebijakan nasional berupa norma, standar, dan prosedur ditetapkan dan diselenggarakan oleh pemerintah. Menurut Philipus M. penyelenggaraan SLF bagi orang perorangan, badan hukum, dan Pemerintah Daerah. Bagi Administrasi Negara, bermanfaat sebagai pedoman dalambahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Etika dalam politik atau penyelenggaraan pemerintah memang memiliki sebuah fungsi yang sangat penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi ini. Menyediakan pelayanan kepada masyarakat. misalnya moneter dan hubungan luar negeri diberikan kepada pemerintah pusat, sedangkan fungsi-fungsi lainnya diberikan kepada negara bagian atau. unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Menurut UU No. Secara yuridis formal, fungsi ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 126, ayat (2) dan ayat (3). BAB II PEMBAHASAN A. 5. 7. D. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. Adapun fungsi Standar Pelayanan Minimum (SPM) yaitu : a) Menjamin terselenggaranya mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata. Baca juga: Level Pemerintahan Terendah di Indonesia. Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wilayah di provinsi/ daerah kabupaten/kota) di Indonesia. Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah sebagai berikut : 1. Paham yang memberikan kekuasaan pada negara atau pemerintah untuk mencampuri kehidupan masyarakat, baik sebagai negara kekuasaan atau Dosen : Rahmawati, SH. 4. untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengelola Barang/Pengguna Barang serta menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau pemerintahan desa. Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020 ditetapkan dengan 2 (dua) pertimbangan yaitu :. Tiga fungsi Hukum Administrasi, yaitu fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan. Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat. Peraturan itu memberikan petunjuk secara umum, dengan kata lain tanpa pernyataan dari individu warga negara mengenai bagaimana instansi pemerintahan APBN berfungsi untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan Bangunan Gedung yang Laik Fungsi. Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau; Mengingat 1. FUNGSI : Penyelenggara. Sedangkan pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. b. Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor 10. memiliki tugas dan fungsi sebagaimana digariskan oleh konstitusi. Contohnya dalam mendekatkan berbagai tujuan dari penyelenggaraan pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut pemerintah memiliki fungsi pemerintah yaitu: 1. KOMPAS. Secara spesifik, tugas dan fungsi dari Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016. Koordinasi kegiatan fungsional. Lembaga ini dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara, sehingga dapat membentuk suatu pemerintahan. Pengertian BPD – Ketentuan, Fungsi, Hak, Pimpinan, Pengaturan, Hubungan, Kode Etik, Pembagian, Larangan. risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (anti corruption activities); dan 3. 53 akan tetap ada ditangan. diperoleh strategi dalam meningkatkan fungsi pengawasan internal dan pengawasan eksternal agar. PERAN DAN FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM UPAYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERWIBAWA MENUJU CLEAN GOVERNMENT. Dalam modul PPKn Kelas X (2020) terbitan Kemdikbud, pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya yakni pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan. Kewenangan dan hubungan antarkementerian negara; 4. Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melihat keempat fungsi pemerintahan daerah tersebut, maka fungsi pelayanan publik merupakan inti dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. 3. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri. Pemerintahan pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, dan di Indonesia yang kesimpulan, mencakup: penyelenggaraan pemerintahan desa; perubahan struktur dan fungsi kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; dan kemandirian desa. Setiap instansi pemerintah sampai dengan unit yang terkecil memiliki SOP AP-nya masing-masing; 2. pengawasan juga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan, filterisasi, serta bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi. Di dalamnya, terdapat Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala daerah dan DPRD yang. 2. memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota. Mendorong peran aktif kelompok dan organisasi masyarakat. Pancasila merupakan norma hukum yang tidak boleh dikesampingkan atau dilanggar. Namun demikian, format yang digunakan amat tergantung dari pilihan politik dan pendekatan yang digunakan.